Beritatotal.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten OKU dipimpin Syaiful Kamal jadi salah satu instansi yang dikritik habis-habisan oleh anggota DPRD OKU. Dalam Rapat Dengar Pendapa (RDP) di Gedung DPRD setempat, Sabtu malam (16/05).
Dua anggota dewan yang hadir di RDP itu, Yopi Sahrudin dan Parwanto (pimpinan rapat) menyentil penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui dinas ini.
Sangat mengejutkan. Dari pengakuan Yopi malam tadi, ternyata penerima bansos banyak tidak tepat sasaran.
“Terus terang dari lingkungan keluarga saya sendir ada yang menerima bantuan. Ada yang punya motor, punya mobil. Ini pendataannya bagaimana dinas sosial,” kata Yopi.
Ditegaskan politisi Partai Demokrat tersebut, jika diberi penilaian angka maka Dinsos OKU ini untuk diberi angka 85 saja sangat sulit. Apalagi harus diberi nilai 100.
Memang soal pendataan ini pasti banyak kelemahan dan kekurangannya. Tapi Yopi berharap Dinsos mampu meminimalisirnya. Sehingga warga yang benar-benar mendapatkan bantuan sangat tepat sasaran.
Sementara itu, menurut Parwanto dirinya kerap mendapat protes dari warga soal bantuan yang diterima tidak sama rata. Ada yang mendapat bantuan Rp 200 ribu ada yang mendapat Rp 600 ribu.
“Karena saya ini tidak terlibat dalam satgas jadi tidak tahu bagaimana bantuan itu disalurkan. Coba Dinsos semuanya di bagi sama rata saja kepada yang benar-benar tepat sasaran. Kala saya menjawab kepada warga mendapat Rp 200 ribu benar, dapat Rp 600 itu benar juga. Yang salah itu kalau masyarakat mendapat kedua-duanya,” terang Parwanto.
Senada dengan Yopi, menurut Parwanto pendataan warga yang berhak mendapat bantuan karena krisis corona ini oleh Dinsos perlu diteliti lagi.
Memang yang mendata Dinsos melalui Camat turun ke lurah/kades dan turun lagi ke Ketua Rukun Tetangga (RT).
“Ya kadang oknum RT di lapangan yang bermain. Karena mereka tidak boleh mendapat bantuan akhirnya memasukkan nama keluarga mereka sendiri,” Parwanto.
Dia juga mengungkit pembagian bansos yang dilaksanakan di Kantor Pos belum lama ini. Dimana terjadi kerumunan massa mengabaikan anjuran pemerintah hingga tumpah ke jalan.
Kepala Dinsos OKU Syaiful Kamal menjelaskan, ada beberapa bantuan pemerintah dalam mengatasi krisis corona ini. Diantaranya bantuan dari Kemnsos dan melalui dana APBD.
Kalau yang dianggarkan melalui APBD OKU besarnya Rp 600 ribu diberikan selama tiga bulan terhitung April 2020.
“Jadi kita tidak bisa membaginya sama rata kepada masyarakat berdasarkan data yang ada. Jenis bantuannya memang berbeda,” jawab Syaiful.
Dia pun menyebut bansos ini tidak bisa dimain-mainkan dalam penyalurannya. Karena jika terjadi penyimpangan maka yang pertama kali berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dirinya.
“Terus terang kami selalu berhati-hati dalam mengelola penyaluran bantuan sosial dampak krisis corona. Jika terjadi penyimpangan di lapangan yang pertama kali sekolah saya,” katanya.
Maksud “sekolah” yang diungkap Syaiful tersebut adalah masuk penjara lantaran berurusan dengan KPK. Anggota dewan yang hadir di RDP tersebut diantaranya Parwanto (pimpinan rapat), Densi Hermanto, Yopi Sahrudin, Naproni, MS Tito dan Hendro Putra Jaya. Tampak pula Sekretaris Dewan A Karim dan Kabag Persidangan Iwan Setiawan. (djee)
Comment