by

Jangan Anggap Kami Anak “Durhaka”

BeritaTOTAL.com – Ratusan Tenaga Kesehatan Non PNS dilingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) mendatangi kantor DPRD OKU untuk melakukan mediasi dengar pendapat, Selasa (30/1/2018 ).

Pantauan dilapangan mediasi dengar pendapat ini dihadiri langsung Kepala Dinkes OKU, H Suharmasto. Sekretaris Dinkes Rojali dan jajaran. Sementara Anggota DPRD OKU yang hadir yakni, Ketua Komisi III DPRD OKU, Ridar dan Anggota DPRD OKU lainya, seperti Parwato dan Marjito. Ketua Komisi I DPRD OKU Yudi Purna Nugraha dan Sekretaris DPRD OKU, A Karim.

Pada kesempatan itu, di dalam ruangan rapat DPRD OKU, Sri Nilalestari perwakilan rekan lainnya sebelum menyampaikan aspirasi menyampaikam permohonan maaf, dan jangan mengaggap mereka sebagai anak durhaka.

“Kami adalah anak bapak yang ingin bertanya kepala Dinkes sebagai bapak kami. Kami jangan dianggap anak durhaka,” katanya dihadapan anggota DPRD ratusan rekannya dan pihak Dinkes OKU.

Mereka mempertanyakan mengapa Bidan dan Dokter bisa ada SK Bupati. Sementara mereka tidak ada. Padahal beban dan tanggung jawab kerja sama. Dokter dan perawat ini berkolaborasi dalam bekerja.

“Kami juga sudah cek ke BKD, data base kami tidak ada padahal kami selalu diminta berkas untuk di data. Anak kami tinggal dan titipkan untuk mengabdi dalam bekerja,” katanya.

Sementara Fitri Aisyah, perwakilan Tenaga Kesehatan Non PNS saat menyampaikan aspirasi mengatakan antara lain mereka meminta dan mengharapkan kejelasan untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) dan Surat Perintah Kerja (SPK). Sebab sampai saat ini mereka belum ada SK dan SPK padahal itu merupakan payung hukum mereka dalam bekerja.

“Tolong bapak buatkan kami SK dan SPK untuk kejelasan dan masukan kami ke data base Kepegawaian di BKD OKU. Mengapa hal ini kami pertanyakan sebab sampai saat ini data kami belum masuk data base BKD OKU,” katanya beberapa waktu lalu ia dan beberapa rekan seperjuangannya ke Jakarta. Dari itu di ketahui sekarang ini UU ASN sudah menjadi RUU.

“Tapi satu kali lagi kami terbentur masalah SK. Tolong pak buatkan kami SK. Akui kami di daerah ini pak. Dalam RUU itu SK inilah, yang bisa membuat kami jadi ASN. Kami tidak minta gaji besar, tidak minta perjalanan dinas. Kami hanya minta di data pak dan minta SK,” harapnya.(bar)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.