by

Distribusi Elpiji 3 Kg di Babel Ditenggarai tak Tepat Sasaran, Komisi II Undang Gelar RDP dengan OPD Terkait

Beritatotal.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terus berupaya melakukan peningkatan terhadap sistem pengawasan distribusi LPG 3 Kg agar tepat sasaran.

Dipimpin Adet Mastur, didampingi anggota Komisi II DPRD Babel, antara lain, Heryawandi, Mansah, Warkamni, Mulyadi, wakil rakyat ini melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait distribusi LPG 3 Kg, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Babel, rabu (21/07/2021).

Para pejabat OPD yang diundang seperti, Disperindag, Biro ekonomi, Dinsos dan Dukcapil.

Ketua komisi II Adet Mastur, berharap agar dinas sosial, biro ekonomi, Disperindag dan Dukcapil Babel segera melakukan pendataan di setiap desa, sehingga porsi distribusi penerima elpiji 3 Kg tersebut tepat sasaran.

“Untuk saat ini, penyaluran gas elpiji 3 Kg masih terdapat kelangkaan di tengah masyarakat. Maka dari itu kita ingin harusnya tepat sasaran, kalo tepat sasaran berarti penerima itu adalah masyarakat yang kurang mampu, usaha mikro dan para nelayan,” katanya.

Ia menyarankan agar Disperindag segera melakukan pendataan jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bangka Belitung.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Disperindag akan mendata jumlah para usaha mikro, karena usaha mikro setiap bulan harus mendapatkan sekitar 9-12 tabung. saat ini mereka hanya mendapat kan sekitar 4 tabung,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Dinsos dan Dukcapil juga disarankan untuk segera melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk, jumlah KK penerima subsidi elpiji 3 Kg tersebut dan persentase jumlah nelayan yang ada di Babel.

Sebab, distribusi elpiji 3 Kg di peruntukkan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Berdasarkan data dari dinsos kategori orang yang kurang mampu yakni orang yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta.

“Kalau kita lihat di lapangan kadang-kadang yang mengambil gas 3 Kg ini pake mobil dan ada juga yang menggunakan seragam PNS. Ini yang tidak boleh terjadi di lapangan. Berarti mereka ini adalah orang yang mampu. Sebab, sesuai aturan nelayan juga berhak mendapatkan gas tiga kilo,” terangnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam waktu dekat rencananya Komisi II akan memanggil semua pihak. Seperti BRI, Pertamina, serta OPD yang hadir di RDP ini. Tujuannya menentukan berapa per KK per bulan dan tabung yang akan didapatkan oleh masyarakat dan menentukan harga eceran tertinggi (HET).

“Nanti kita rembukkan untuk menentukan berapa per KK per bulan dan tabung yang akan didapatkan oleh masyarakat. Agen ke pangkalan, pangkalan ke konsumen. Karena kita ini banyak juga konsumen yang berada di dusun-dusun, ini juga harus ditentukan HET-nya, Kedepan akan kita putuskan,” tegas Adet Mastur. (khoi/rel)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.