by

Kinerja Pejabat Seketariat DPRD OKU tak Cakap, Dewan Mengeluh

kantor dprd, OKU, baturaja, paripurna, enam, raperda, OKU, tahun, 2017

Beritatotal.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ogan Komering Ulu (OKU), menilai jika kinerja pihak Seketarian DPRD setempat kurang cakap. Hal ini terbukti mereka hanya dibuat “melongok” (melamun,red) saat Rapat Paripurna Pembukaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) OKU tahun 2017, Senin (15-5-2017).

Terutama kata Mirza Gumay anggota DPRD dari PAN OKU, saat bupati membacakan laporan pada sidang paripurna. Mereka hanya menyimak saja tanpa bisa meneliti, pasalnya tidak ada foto copy laporan yang dibacakan bupati di meja rapat mereka.

“Jadi kami dibuatnya melongok saja menyimak laporan yang dibacakan bupati,” kata Mirza saat dibincangi wartawan usai rapat paripurna di kantornya.

Bukan hanya itu, kata Mirza. Sampai saat ini mereka juga belum mendapatkan foto copy atau salinan enam raperda yang akan dibahas. Padahal, sebelum dilakukan pembahasan seharusnya rancangan raperda itu harus diteliti dan dipelajari dulu. Paling tidak selain di kantor juga akan diteliti dan dipelajari di rumah. Dengan demikiankan bisa diketahui, apakah sudah tepat atau belum rancangan atau draf raperda itu. Sudah sesuai atau belum. Bertentangan dengan aturan atau tidak. Sehingga bisa diketahui hal-hal demikian sebelum dilakukan pembahasan.

“Ini mana, sampai saat ini salinan tidak ada. Biasanya baru akan di serahkan kepada kami anggota dewan saat pembahasan. Tidak bisalah secepat itu, bukanya otak kami nie otak habibie. Untuk itu seketariat dewan harus lebih cakap dalam bekerja. Tidak ada yang salah dalam hal ini, namun setidaknya, ke depan seperti bagian hukum dan persidangan harus lebih cakap lagi dalam bekerja,” harapnya.

Perlu diingatkan. Pada saat paripurna itu, nanti dulu lah urusan snack (makanan) diletakan di atas meja kerja. Yang perlu itu bahan rapat. Sehingga anggota dewan ini tidak melongok saja. Tidak bengong.

Perlu diingat juga kata Mirza. Pihak seketariat dewan itu, sama dengan protokolernya dewan. Salah satu tugas dan fungsi untuk membantu kinerja anggota dewan. Antara lain itu tadi menyiapkan bahan-bahan untuk rapat. Mirza mengharapkan agar hal ini tidak terjadi lagi. Pihak seketariat dewan harus lebih cakap lagi dalam bekerja dan melaksanakan tugas.

“Jangan sampai, setelah mau di bahas baru salinan foto copy bahan rapat diberikan. Kalau begini kapan lagi kami mau mempelajari dan menganalisa bahan rapat tersebut,” kata Dia hal ini bukan hanya terjadi sekali saja. Bahkan beberapa kali hal yang sama juga terjadi.

Hal sama juga dilontarkan Anggota DPRD OKU lainya. Malkomar Du’i misalnya. Menurutnya hal tersebut sudah berulang. Setelah pembahasan baru bahan rapat diserahkan. Pastinya anggota DPRD OKU tidak bisa mebaca dan menelitinya dengan sempurna. Bahan rapat itu cukup tebal. Dengan waktu yang singkat tidak mungkin bisa dibaca setiap lembarnya. “Untuk itu seharusnya bahan rapat harus disampaikan ke anggota dewan sebelum dilakukan pembahasan,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kabag Hukum dan Persidangan Seketariat DPRD OKU, Baharuddin didampingi Kasubag Persidangan, Subiantoro membenarkan jika bahan foto copy atau salinan enam raperda belum diserahkan ke anggota DPRD. Dari Pemda OKU, draf enam raperda yang akan dibahas sudah mereka terima sejak 11 April lalu.

“Rancangan raperda yang akan dibahas sudah ada. Nanti akan diberikan saat pansus. Sebab pernah dilakukan copy dan salinan bahan rapat namun, sering kececeran. Sehingga saat pembahasan bahan itu ditanya lagi,” ujar Subiantoro.

Enam Raperda

Sementara itu, DPRD OKU, Senin (15-5-2017) menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Pembahasan enam raperda OKU tahun 2017. Pantauan di lapangan paripurna kali ini, dihadiri, Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis, Wakil Bupati OKU, Drs Johan Anuar SH MM. Sidang paripurna dibuka langsung, Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani dan didampingi unsur pimpinan DPRD OKU lainnya, yakni Ferlan Yuliansyah dan Indrawati. Puluhan anggota DPRD OKU juga terlihat hadir.

Pada kesempatan itu Bupati OKU Drs H Kuryana Azis mengatakan, pada Sidang Paripurna Pembukaan Pembahasan, Raperda OKU mengapreasiasi anggota DPRD. Ada enam rancangan peraturan daerah yang akan dibahas. Yakni Raperna ini inisiatif pemerintah OKU dan legeslatif.

Diantaranya, Pertama Raperda tentang Izin Gangguan (HO). Raperda perubahan atas Perda OKU Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Raperda tentang Perubahan atas Perda OKU nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Raperda Pemilihan Kepala Desa. Raperda Pencabutan beberapa peraturan daerah dan Raperda tentang Pajak Air  Tanah.

Kabag Hukum dan HAM, Setda OKU, Romson Fitri menjelaskan, pembahasan raperda OKU yang dibahas di DPRD setempat sesuai dengan jumlah yang diajukana oleh pemerintah.“Ada enam raperda yang pemerintah ajukan,” jelasnya.(bar)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.